Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara masih berada di Jakarta hingga terbit keputusan presiden mengenai pemindahan resmi ke Nusantara. Meski demikian, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah.

Putusan MK tersebut muncul setelah permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditolak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perpindahan ibu kota belum efektif berlaku sebelum adanya Keputusan Presiden yang menetapkan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara.

Menanggapi putusan itu, Otorita IKN menilai keputusan MK justru memperjelas landasan hukum tahapan perpindahan ibu kota. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan proyek pembangunan kawasan inti pemerintahan dan infrastruktur pendukung tetap dilanjutkan melalui berbagai skema pembiayaan.

Menurut Troy, pengembangan IKN tidak semata difokuskan sebagai pusat administrasi negara. Pemerintah juga menyiapkan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara yang menghubungkan berbagai kawasan strategis industri, logistik, dan investasi.

Otorita IKN menyebut pembangunan tetap mendapat dukungan pendanaan dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta. Pemerintah juga mengeklaim minat investor terhadap proyek di kawasan IKN masih terus berjalan meski status ibu kota negara belum resmi berpindah dari Jakarta.

Sejumlah proyek dasar seperti jalan utama, hunian aparatur sipil negara, gedung pemerintahan, hingga fasilitas pendukung layanan publik masih menjadi prioritas pembangunan tahap lanjutan tahun ini. Pemerintah menargetkan Nusantara dapat berfungsi sebagai ibu kota politik dalam beberapa tahun mendatang sesuai tahapan pemindahan yang telah disusun sebelumnya.

Putusan MK terkait status Jakarta sebagai ibu kota memunculkan kembali perdebatan publik mengenai keberlanjutan proyek IKN. Namun pemerintah memastikan pembangunan tidak dihentikan dan tetap menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia.