Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan menjadi salah satu kebijakan yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan bahwa jika anggaran program MBG tidak lagi menggunakan alokasi dari pos anggaran pendidikan, maka pada tahun 2027, anggaran MBG hanya tersisa 40-50 Triliun Rupiah.
Pemisahan anggaran MBG ini merupakan salah satu hal yang akan memberi dampak dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR meminta pemerintah segera menyiapkan sumber dana alternatif agar pelaksanaan program MBG dapat dilakukan pada tahun 2027
Komisi IX Soroti Dampak Putusan MK
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 hanya berkisar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun apabila pendanaannya tidak lagi berasal dari pos anggaran pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan program prioritas pemerintah.
Charles menyampaikan proyeksi tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendanaan MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan karena bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pemerintah Diminta Siapkan Sumber Dana Baru
Komisi IX menilai pemerintah perlu segera mencari sumber pembiayaan alternatif agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai target tanpa mengurangi anggaran sektor pendidikan. Menurut Charles, keputusan mengenai sumber pendanaan baru harus dibahas bersama DPR dalam penyusunan RAPBN 2027.
Ia menegaskan keberlanjutan program MBG tetap penting karena berkaitan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya juga harus mematuhi putusan MK mengenai pemisahan sumber anggaran.
Putusan MK Beri Masa Transisi
Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran MBG tidak lagi boleh menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, Mahkamah memberikan masa transisi kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian paling lambat pada APBN 2028, dan mendorong agar pemisahan dapat dimulai sejak APBN 2027 apabila memungkinkan.
Ketentuan tersebut membuat pemerintah perlu menyusun ulang struktur pembiayaan MBG agar tidak mengurangi alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembahasan RAPBN 2027 Jadi Penentu
Komisi IX menyatakan pembahasan RAPBN 2027 akan menjadi momentum untuk menentukan skema pembiayaan Program MBG ke depan. DPR bersama pemerintah akan membahas besaran anggaran sekaligus sumber pendanaan yang dinilai paling tepat untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
Charles berharap pemerintah segera menyampaikan opsi pendanaan yang realistis sehingga pelaksanaan MBG tetap dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kebutuhan anggaran di sektor pendidikan maupun sektor prioritas lainnya.
