Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat akibat masih terjadinya kebocoran di berbagai sektor strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dorongan pemerintah memperkuat tata kelola ekonomi nasional dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya negara. Prabowo menyebut praktik penyimpangan dan inefisiensi menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, kebocoran kekayaan negara dapat terjadi melalui berbagai bentuk, mulai dari korupsi, manipulasi perdagangan, hingga lemahnya pengawasan terhadap sumber daya alam dan aset negara.
Pemerintah saat ini mendorong reformasi di sektor energi, pertambangan, pangan, hingga BUMN untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat efisiensi anggaran. Penguatan digitalisasi dan transparansi disebut menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Prabowo menegaskan kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara efektif dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan tata kelola ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi menilai isu kebocoran kekayaan negara menjadi perhatian penting di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Efisiensi pengelolaan aset dinilai dapat memperbesar ruang fiskal pemerintah.
Selain reformasi tata kelola, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
