Lonjakan kekayaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menjadi perhatian publik setelah laporan harta kekayaannya menunjukkan kenaikan sekitar Rp12 miliar hanya dalam kurun satu tahun. Peningkatan aset tersebut terungkap di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah mantan petinggi lembaga tersebut.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Sony mengalami kenaikan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya. Penambahan tersebut berasal dari sejumlah komponen aset yang tercatat dalam pelaporan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski peningkatan nilai kekayaan pejabat negara bukan hal yang dilarang, perubahan dalam jumlah besar tetap menjadi perhatian publik, terutama ketika institusi tempat pejabat tersebut pernah bertugas sedang menjadi sorotan penegak hukum. Dalam sistem pelaporan LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan aset secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Sorotan terhadap pejabat BGN menguat setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG. Kasus tersebut bahkan telah menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta sejumlah pejabat lainnya sebagai tersangka.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai keterbukaan data kekayaan pejabat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Selain menjadi instrumen pengawasan masyarakat, laporan kekayaan juga dapat menjadi bahan verifikasi apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum.
Hingga saat ini tidak ada informasi yang mengaitkan langsung kenaikan kekayaan Sony Sonjaya dengan perkara yang sedang ditangani aparat. Namun data tersebut tetap menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan berkembangnya penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BGN.
