Kejaksaan Agung menegaskan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dilakukan secara mendadak. Penyidik mengaku telah melakukan pendalaman sejak lama, termasuk memantau berbagai informasi dan isu yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyebut setiap informasi yang beredar, baik melalui laporan masyarakat maupun isu viral di media sosial, menjadi bahan awal untuk dilakukan verifikasi dan pengumpulan data. Namun keputusan menaikkan perkara ke tahap penyelidikan tetap didasarkan pada bukti dan analisis hukum yang memadai.
Kasus ini berkembang setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program yang memiliki anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat. Kejagung kini mendalami berbagai aspek, termasuk mekanisme pengadaan, distribusi anggaran, serta penerbitan izin yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Sejumlah lokasi telah digeledah dan berbagai dokumen penting diamankan untuk memperkuat konstruksi perkara. Penyidik juga memeriksa saksi dari unsur pemerintah maupun pihak swasta yang diduga mengetahui proses pelaksanaan program tersebut.
Kejagung menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan secara profesional dan independen. Informasi yang viral di masyarakat hanya menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, bukan satu-satunya dasar penyidikan.
Perkara dugaan korupsi BGN menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.
