Ilustrasi. Foto: Dukung Usulan Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Anggota DPR RI Berikan Catatan Kritis
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan dukungan mereka terhadap rencana penerapan sistem kewarganegaraan ganda terbatas untuk warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Meski mendukung ide tersebut, anggota legislatif mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak melupakan aspek kedaulatan, kesetiaan bangsa, serta ketahanan negara.
Wacana tentang kewarganegaraan ganda yang terbatas dianggap sebagai alat strategis untuk menarik potensi besar dari para warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, seperti diaspora, ilmuwan, dan profesional yang bekerja di luar tanah air. Namun, DPR juga menekankan perlunya aturan yang jelas, khususnya soal larangan menjabat posisi publik penting serta pembatasan hak politik tertentu. Kebijakan ini diharapkan tidak dimanfaatkan dengan salah atau menciptakan celah hukum yang merugikan kepentingan negara. Pemerintah dan parlemen dianjurkan membuat peraturan hukum yang seimbang dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menjaring Potensi Diaspora dan Mengatasi Brain Drain
DPR RI memandang bahwa keberadaan jutaan diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia merupakan aset intelektual dan ekonomi yang sangat berharga. Banyak di antara mereka yang memiliki keahlian tingkat tinggi di bidang teknologi, sains terapan, kedokteran, hingga bisnis global.
Penerapan kewarganegaraan ganda terbatas diproyeksikan mampu mengatasi persoalan kehilangan talenta unggul (brain drain). Fleksibilitas status tinggal dan kemudahan berusaha di tanah air akan memudahkan para profesional diaspora mentransfer ilmu, teknologi, serta menanamkan modal di Indonesia.
Skema ini menjadi jembatan bagi anak-anak dari hasil perkawinan campur maupun diaspora generasi kedua untuk tetap memiliki ikatan hukum dan emosional yang kuat dengan tanah leluhurnya.
Pembatasan Hak Politik dan Posisi Strategis Kenegaraan
Anggota DPR menegaskan bahwa status kewarganegaraan ganda terbatas harus memuat rambu-rambu hukum yang jelas. Pemegang paspor ganda tidak boleh diberikan akses terhadap jabatan-jabatan strategis pemerintahan dan aparat pertahanan keamanan.
Larangan tersebut mencakup posisi seperti anggota militer (TNI), kepolisian (Polri), hakim, menteri, pimpinan lembaga intelijen, hingga pejabat pengambil keputusan di badan usaha milik negara vital. Hal ini mutlak diterapkan demi mencegah potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan menjaga rahasia negara.
Selain itu, pembatasan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu) perlu dirumuskan secara cermat guna menjamin kepatuhan penuh terhadap asas kedaulatan rakyat dan konstitusi.
Pengawasan Keimigrasian dan Kepastian Regulasi
DPR meminta kementerian terkait, khususnya kementerian yang membidangi urusan hukum dan imigrasi, untuk menyiapkan sistem basis data terpadu jika skema ini diresmikan. Pengawasan mobilitas, administrasi kependudukan, serta status perpajakan pemegang kewarganegaraan ganda harus terdata secara transparan.
Regulasi teknis dituntut mampu mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak berganda atau penyelundupan hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejelasan payung hukum menjadi garansi agar fasilitas ini tepat sasaran bagi pihak yang berniat membangun bangsa.
Penyelarasan antar-undang-undang, termasuk UU Ketenagakerjaan dan UU Investasi, dinilai krusial agar tidak timbul tumpang tindih regulasi di lapangan.
Menjaga Komitmen Loyalitas dan Nasionalisme
DPR mengingatkan bahwa status kewarganegaraan bukan sekadar fasilitas kepemilikan dokumen perjalanan atau kemudahan transaksi ekonomi semata. Kewarganegaraan mencerminkan ikatan kesetiaan moral dan hukum terhadap ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh sebab itu, evaluasi berkala terhadap pemegang status kewarganegaraan ganda terbatas wajib dilakukan. Pencabutan hak secara tegas harus diterapkan apabila individu yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merongrong kehormatan atau keamanan bangsa.
Keseimbangan antara keterbukaan global dan perlindungan kepentingan nasional dipandang sebagai kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini di masa depan.
Dukungan DPR RI terhadap wacana kewarganegaraan ganda terbatas menjadi angin segar bagi optimalisasi potensi diaspora Indonesia di panggung global. Catatan kritis mengenai pembatasan jabatan publik dan pengawasan keimigrasian harus menjadi fondasi utama dalam perumusan revisi UU Kewarganegaraan. Dengan regulasi yang matang dan berkeadilan, kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kemajuan bangsa tanpa sedikit pun mengorbankan prinsip kedaulatan NKRI.
