JAKARTA, LAPORAN TERKINI – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menangani pengembalian utang negara setelah pertemuan Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026. Peringatan itu diberikan secara langsung setelah dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan tahun 2027 diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan utang harus selalu memperhatikan kemampuan negara untuk membayar secara tunai agar tidak memberatkan generasi mendatang. Langkah-langkah hati-hati ini dianggap sangat penting di tengah kondisi pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian dan perubahan suku bunga internasional yang terus berfluktuasi. Pemimpin dewan meminta Kementerian Keuangan untuk tetap menjaga keseimbangan keuangan dengan memperketat pengambilan pinjaman baru secara terkendali.
Menjaga Batas Aman Defisit dan Rasio Utang
Pemerintah diminta tetap patuh pada aturan disiplin anggaran yang tertuang dalam undang-undang keuangan negara. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto harus selalu dijaga berada jauh di bawah batas maksimal 60 persen.
Puan menuturkan bahwa defisit anggaran belanja tahunan wajib dipertahankan di bawah angka 3 persen. Pengendalian batas defisit ini bertujuan untuk membentengi struktur ekonomi nasional dari ancaman krisis fiskal.
DPR berkomitmen mengawal setiap rencana pembiayaan utang dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah. Parlemen ingin memastikan bahwa setiap kebijakan utang baru memiliki dasar perhitungan risiko yang matang dan teruji.
Pemanfaatan Dana Pinjaman untuk Sektor Produktif
Puan menekankan bahwa dana hasil penarikan utang tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja rutin birokrasi yang konsumtif. Setiap rupiah pinjaman harus dialokasikan ke pos belanja modal yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.
Pemerintah diharapkan mengarahkan pembiayaan utang untuk membangun sarana infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Alokasi pada sektor produktif diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Jika digunakan pada sektor yang tepat, hasil pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Kenaikan pendapatan warga pada akhirnya akan memperkuat penerimaan pajak negara untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman.
Mengoptimalkan Sumber Pendapatan Domestik
Selain membatasi penarikan utang, DPR mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri. Kementerian Keuangan diminta memperluas basis perpajakan tanpa membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dan individu dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Pemanfaatan sistem perpajakan digital yang terintegrasi diyakini mampu mendongkrak pemasukan kas negara secara signifikan.
Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan aset kekayaan negara yang profesional dapat menjadi sumber pendanaan alternatif selain penarikan utang baru.
Pengawasan Ketat Parlemen dalam Pembahasan RAPBN
Badan Anggaran DPR bersama komisi terkait akan menyisir secara terperinci setiap pos belanja kementerian dalam RAPBN 2027. Anggota dewan bertekad memangkas berbagai pos anggaran yang dinilai boros dan tidak memiliki dampak langsung bagi rakyat.
Puan memastikan bahwa proses pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif akan berlangsung transparan dan akuntabel. Parlemen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk ikut memantau jalannya perumusan kebijakan fiskal.
Kerja sama yang baik antara pemerintah dan wakil rakyat diharapkan melahirkan postur APBN yang mandiri, sehat, dan kredibel. Pengawasan yang ketat menjadi kunci utama dalam melindungi keuangan negara dari potensi kebocoran.
Peringatan Puan Maharani mengenai pengelolaan utang negara menjadi pengingat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Keseimbangan antara target belanja pembangunan dan kehati-hatian fiskal harus terus dipertahankan demi menjaga stabilitas pasar. Melalui pengawasan anggaran yang disiplin dan pemanfaatan dana pinjaman secara produktif, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan masa depan keuangan negara.
