Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di luar negeri oleh sejumlah eksportir komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, timah, hingga emas. Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat kekayaan nasional tidak memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam pidatonya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Presiden menyebut hasil ekspor komoditas Indonesia terus mengalir ke luar negeri tanpa tersimpan di sistem keuangan domestik. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat hidup sejahtera apabila keuntungan dari kekayaan alam nasional tidak berputar di dalam negeri.

Prabowo menegaskan pemerintah akan memperkuat kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor agar dana dari sektor sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.

Aturan baru itu mewajibkan eksportir sektor ekstraktif menyimpan DHE di perbankan nasional, terutama bank-bank Himbara. Pemerintah juga mendorong konversi sebagian devisa ke mata uang rupiah guna menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat cadangan devisa nasional.

Presiden menilai selama ini Indonesia kehilangan potensi besar karena keuntungan dari hasil ekspor tidak memberikan efek berantai yang optimal bagi ekonomi domestik. Menurut dia, apabila devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri, maka likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah, hingga pembiayaan pembangunan nasional dapat menjadi lebih kuat.

Pernyataan Prabowo muncul di tengah tekanan terhadap rupiah yang sempat menembus level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah kini tengah memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.