JAKARTA, LAPORAN TERKINI – Perbedaan angka statistik kemiskinan yang kerap dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia sering kali menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pertanyaan mengenai alasan di balik perbedaan metodologi penghitungan tersebut kembali menjadi sorotan tajam para ekonom pada Jumat (4/9/2026) pagi.
Perbedaan hasil ukur ini bukan disebabkan oleh kesalahan pendataan, melainkan penggunaan standar acuan dan parameter ekonomi yang tidak sama persis antara kedua lembaga.
Perbedaan Standar Garis Kemiskinan dan Parameter Konsumsi
BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar yang diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia, yang terdiri dari dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKM). Standar makanan BPS dipatok pada batasan 2.100 kilokalori per kapita per hari dengan mempertimbangkan komoditas lokal yang paling banyak dikonsumsi masyarakat seperti beras, cabai, dan rokok.
Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan tingkat paritas daya beli (Purchasing Power Parity / PPP) global untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar-negara di seluruh dunia. Standar internasional ini kerap menetapkan ambang batas pengeluaran harian per kapita yang nilainya sering kali lebih tinggi ketimbang standar lokal yang dipakai BPS.
“Perbedaan penghitungan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia terletak pada standar acuan parameter konsumsi kalori lokal dan standar paritas daya beli internasional,” tulis laporan media ekonomi, Jumat (4/9/2026).
Implikasi Kebijakan Publik dan Evaluasi Pemerintah
Pemahaman terhadap perbedaan metode ini sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Meskipun standar Bank Dunia memberikan sudut pandang komparasi global yang berguna bagi investor asing, data BPS tetap menjadi rujukan utama dalam merancang program penanggulangan kemiskinan domestik karena disesuaikan langsung dengan struktur harga dan pola konsumsi riil masyarakat di berbagai daerah.
Kementerian dan lembaga terkait terus menyelaraskan indikator kesejahteraan agar evaluasi pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih akurat dan komprehensif.
Transparansi metodologi statistik membantu publik memahami konteks di balik angka-angka kemiskinan yang dipublikasikan setiap tahun.
Data yang akurat adalah kompas utama kebijakan kesejahteraan sosial.
Ulasan mengenai perbedaan penghitungan kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia pada 4 September 2026 memberikan pencerahan bahwa perbedaan metodologi melahirkan sudut pandang ukur yang berbeda pula. Kedua data tersebut tetap memiliki fungsi strategis masing-masing dalam evaluasi ekonomi.
