Wakil Ketua Komisi IX DPR mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru guna mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, fokus pemerintah saat ini sebaiknya diarahkan pada penguatan kualitas layanan dan pembangunan dapur langsung di lingkungan sekolah.ย
Usulan tersebut muncul setelah pelaksanaan MBG di berbagai daerah menghadapi tantangan mulai dari distribusi makanan, kesiapan infrastruktur, hingga pengawasan kualitas gizi. DPR menilai keberadaan dapur di sekolah dapat memangkas rantai distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi program.
Konsep dapur sekolah dinilai memungkinkan proses penyediaan makanan lebih terkontrol karena berada dekat dengan penerima manfaat. Selain itu, sekolah dapat berperan langsung dalam pengawasan mutu makanan yang disajikan kepada siswa.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Karena cakupannya sangat luas, evaluasi berkala dianggap penting agar penggunaan anggaran tetap efektif.
Pengamat kebijakan publik menilai moratorium sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan memberikan ruang untuk memperbaiki tata kelola sebelum ekspansi dilakukan lebih lanjut. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
