Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara terkait dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan 10 perusahaan sawit besar. Dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah disebut berpotensi merugikan negara dalam penerimaan pajak dan pungutan ekspor.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya temuan mengenai selisih nilai ekspor yang dinilai tidak wajar pada sejumlah transaksi CPO. Pemerintah kini mulai melakukan pendalaman bersama instansi terkait untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam praktik ekspor sawit nasional. 

Mendag mengaku pihaknya tidak menerima laporan detail terkait dugaan manipulasi tersebut karena kewenangan Kementerian Perdagangan lebih berfokus pada penerbitan izin ekspor. Meski begitu, pemerintah memastikan akan mendukung proses pengawasan dan investigasi yang sedang berjalan. 

Dugaan manipulasi harga ekspor menjadi perhatian serius karena industri sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Jika praktik under invoicing benar terjadi, negara dinilai berpotensi kehilangan penerimaan dalam jumlah besar.

Pengamat ekonomi menilai pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis perlu diperkuat, terutama pada aspek pelaporan harga dan volume ekspor. Transparansi data dinilai penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.

Di sisi lain, industri sawit Indonesia tengah menghadapi tekanan global terkait fluktuasi harga minyak nabati dan persaingan pasar internasional. Kondisi itu membuat pemerintah berupaya menjaga tata kelola ekspor tetap transparan dan akuntabel.

Kementerian terkait bersama aparat penegak hukum disebut akan terus mendalami dugaan manipulasi tersebut guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perdagangan dan perpajakan yang berlaku.