Sejumlah mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di Jakarta memberikan batas waktu 5×24 jam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan tindak lanjut atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Ultimatum tersebut muncul setelah perwakilan mahasiswa diterima dalam pertemuan di Kantor Wakil Presiden. Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup isu pendidikan, ekonomi, hukum, hingga tata kelola pemerintahan.
Perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa tenggat waktu diberikan sebagai bentuk pengawalan terhadap hasil pertemuan. Mereka menginginkan adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah, bukan sekadar komitmen verbal.
Apabila tidak ada perkembangan yang dianggap memadai dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk aksi dengan skala yang lebih besar. Isu yang diangkat mencakup persoalan fiskal, pendidikan, supremasi hukum, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait ultimatum tersebut. Namun pertemuan antara mahasiswa dan Wakil Presiden dinilai sebagai upaya membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.
