Pemerintah menemukan adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menambah beban anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan. Temuan tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas saat menjelaskan alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG.
Menurut Zulhas, jumlah titik dapur atau SPPG yang terdaftar jauh melampaui kebutuhan awal. Kelebihan tersebut mencapai ribuan titik sehingga menimbulkan konsekuensi anggaran yang sangat besar apabila seluruhnya memperoleh insentif operasional harian. Dengan asumsi setiap titik menerima insentif Rp6 juta per hari, pembengkakan pengeluaran bisa menembus lebih dari Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Penataan ulang mencakup verifikasi jumlah dapur, kebutuhan riil di lapangan, hingga mekanisme pemberian insentif agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan langkah evaluasi tidak bertujuan menghentikan program MBG. Sebaliknya, pembenahan dilakukan agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Di tengah proses tersebut, layanan kepada penerima manfaat tetap dijalankan. Pemerintah berharap hasil penataan ulang dapat menghilangkan potensi pemborosan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
