Wakil Menteri Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Papua harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berbagai dinamika yang berkembang terkait isu sosial, pembangunan, dan hak-hak masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah menilai keterlibatan warga menjadi faktor penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Wamen HAM menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Karena itu, ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Ia menyebut berbagai masukan dari masyarakat Papua memiliki nilai penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah diharapkan mampu mendengar dan merespons aspirasi tersebut secara terbuka dan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus menjalankan berbagai program pembangunan di Papua dengan fokus pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Namun sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, terutama terkait pemerataan manfaat pembangunan.
Pengamat menilai pendekatan partisipatif dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, peluang terciptanya solusi yang lebih efektif dinilai semakin besar.
Wamen HAM juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana dialog yang konstruktif agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama. Langkah tersebut dianggap penting untuk mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Papua.
Pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak warga Papua.
