Pengamat hukum dan antikorupsi menilai simpati publik terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tidak boleh mengaburkan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Penegakan hukum, menurut mereka, harus tetap berjalan objektif berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

Pandangan tersebut muncul setelah proses hukum terhadap Nadiem memicu gelombang dukungan publik di media sosial. Sebagian masyarakat menilai Nadiem memiliki rekam jejak positif dalam mendorong transformasi pendidikan dan digitalisasi sekolah selama menjabat menteri. Namun, pengamat menegaskan citra positif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana korupsi.

“Dalam perkara korupsi, ukuran utamanya adalah fakta hukum dan pembuktian di pengadilan, bukan tingkat popularitas atau simpati publik,” ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Kasus yang menyeret Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022. Jaksa sebelumnya mendakwa proyek tersebut menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat dugaan penggelembungan harga dan pengadaan yang dinilai tidak tepat sasaran. 

Dalam perkembangan terbaru, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Tuntutan itu memicu perdebatan luas di ruang publik karena dianggap sangat berat dibanding sejumlah perkara korupsi lain yang melibatkan pejabat negara. 

Pengamat antikorupsi menilai respons emosional publik terhadap figur populer kerap muncul dalam kasus besar yang melibatkan tokoh publik. Namun, mereka mengingatkan proses peradilan harus dijaga dari tekanan opini agar hakim dapat memutus perkara secara independen.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Nadiem menegaskan kliennya tidak terlibat langsung dalam proses teknis pengadaan dan akan membuktikan hal tersebut dalam persidangan. Mereka juga menyebut sejumlah dakwaan jaksa tidak didukung bukti yang kuat.

Kasus dugaan korupsi Chromebook menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional yang dijalankan saat pandemi Covid-19. Program tersebut sebelumnya ditujukan untuk mendukung pembelajaran daring di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Pengadilan Tipikor Jakarta dijadwalkan melanjutkan sidang dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis akhir terhadap perkara tersebut.