Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap praktik under invoicing pada ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara menjadi salah satu alasan pemerintah menyiapkan pengawasan baru melalui PT Data Sistem Indonesia (DSI). Praktik tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan negara hilang dan melemahkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Purbaya menjelaskan under invoicing terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibanding harga sebenarnya di pasar internasional. Modus tersebut disebut berdampak pada pengurangan kewajiban pajak, royalti, hingga devisa yang masuk ke dalam negeri. 

Pemerintah kini mengkaji sistem pengawasan ekspor yang lebih terintegrasi untuk komoditas strategis, terutama CPO dan batu bara. PT DSI disebut akan memiliki peran dalam pengawasan data dan arus perdagangan ekspor agar transaksi lebih transparan.

Wacana pembentukan mekanisme pengendalian ekspor ini muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap stabilitas devisa dan penguatan nilai tukar rupiah. Selain itu, pengawasan ekspor dinilai penting untuk menjaga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Pengamat ekonomi menilai praktik under invoicing sudah lama menjadi tantangan dalam perdagangan komoditas Indonesia. Selisih harga yang tidak tercatat secara resmi disebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Namun, sebagian pelaku usaha mengingatkan agar pengawasan baru tidak menambah beban birokrasi dan mengganggu fleksibilitas perdagangan ekspor nasional. Pemerintah diminta memastikan sistem yang dibangun tetap efisien dan transparan.

Selain CPO dan batu bara, pemerintah disebut juga membuka kemungkinan pengawasan terhadap komoditas strategis lain pada tahap berikutnya.

Pemerintah memastikan pembahasan terkait pengawasan ekspor masih terus dimatangkan sebelum kebijakan resmi diumumkan kepada publik.