Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen penting untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). 

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang semakin besar. Menurutnya, pengelolaan anggaran negara tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administrasi fiskal semata.

“Saya memandang APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan bangsa dan alat untuk melindungi rakyat,” kata Prabowo di hadapan anggota DPR RI.

Presiden menilai situasi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah harus memastikan APBN mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan global seperti inflasi, krisis pangan, hingga ketidakstabilan energi dunia. 

Prabowo juga menegaskan APBN harus diarahkan untuk memperkokoh dasar-dasar ekonomi bangsa melalui penguatan sektor pangan, energi, industri strategis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ingin anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat luas dan pembangunan jangka panjang Indonesia. 

Dalam rapat tersebut, Presiden turut menyinggung pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah kompetisi global. Ia menilai Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alam strategis secara lebih mandiri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Pidato Prabowo di DPR menjadi perhatian karena Presiden memilih hadir dan menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal negara. Sebelumnya, ia mengaku sengaja meminta waktu untuk berbicara langsung di hadapan anggota dewan karena kondisi global yang penuh ketidakpastian membutuhkan penjelasan langsung dari kepala negara. 

Rapat paripurna tersebut dihadiri 451 anggota DPR RI serta sejumlah pejabat tinggi negara. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut sidang kali ini sangat spesial karena dihadiri langsung Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasan awal RAPBN 2027. 

Pemerintah berharap RAPBN 2027 dapat menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat perlindungan sosial, serta menghadapi tantangan global yang diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.