Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti, termasuk 13 kilogram emas batangan dan uang tunai senilai Rp100 juta, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin pada Kamis, 13 Agustus 2026. Aset-aset bernilai tinggi tersebut disita oleh penyidik setelah mereka melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi strategis di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Langkah tegas ini diambil untuk mengamankan barang bukti yang diduga kuat berasal dari hasil suap dan gratifikasi terkait penanganan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Penyidik dari lembaga antirasuah tersebut terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat otoritas pajak dan pemeriksa pajak. Seluruh barang bukti berupa emas dan uang tunai yang disita kini disimpan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk digunakan dalam proses persidangan. KPK kembali menegaskan komitmennya untuk menindak pelaku korupsi serta memulihkan aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dan mengembalikannya ke kas negara.
Penggeledahan dan Penemuan Barang Bukti
Penyidik KPK bergerak menyisir beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat penyimpanan harta hasil tindak pidana korupsi di Banjarmasin. Penggeledahan meliputi kantor KPP Pratama Banjarmasin hingga rumah kediaman pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam proses penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan logam mulia emas batangan seberat 13 kilogram yang disembunyikan secara rapi. Selain emas, petugas mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga bagian dari uang suap pengurusan pengurangan nilai pajak.
Penggeledahan berjalan kooperatif dan disaksikan oleh pengurus lingkungan setempat. Petugas langsung menyegel dan membawa seluruh barang bukti tersebut untuk diverifikasi secara rinci oleh tim kearsipan dan barang bukti KPK.
Konstruksi Perkara dan Modus Suap Pajak
Kasus dugaan korupsi di KPP Pratama Banjarmasin ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait praktik rekayasa perhitungan nilai pajak wajib pajak badan maupun perorangan. Oknum pejabat pajak diduga menerima imbalan sejumlah uang dan aset berharga agar dapat menurunkan kewajiban pembayaran pajak pihak tertentu.
Modus yang digunakan meliputi pengurangan nilai ketetapan pajak secara tidak sah yang merugikan pendapatan negara dalam jumlah besar. Pihak wajib pajak yang memberi suap menjanjikan kompensasi finansial berupa uang tunai dan logam mulia kepada oknum pemeriksa pajak.
Penyidik telah mengantongi bukti-bukti dokumen serta rekaman komunikasi elektronik yang memperkuat adanya transaksi haram tersebut. Konstruksi pasal perbuatan melawan hukum dan penerimaan gratifikasi siap disangkakan kepada para pelaku.
Pelacakan Aset dan Pemulihan Kerugian Negara
KPK menekankan bahwa penyitaan emas seberat 13 kilogram dan uang tunai Rp100 juta ini merupakan bagian dari strategi asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara. Lembaga antirasuah tidak hanya fokus pada pemidanaan badan, tetapi juga pada perampasan aset hasil kejahatan.
Tim Pelacak Aset (Asset Tracing) KPK terus bekerja melacak keberadaan harta benda milik para tersangka yang disimpan atas nama pihak lain. Pemblokiran rekening bank serta pembekuan aset properti milik tersangka juga telah dilakukan di beberapa daerah.
Langkah ini bertujuan agar seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara secara maksimal. Penindakan tegas di sektor perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.
Imbauan KPK dan Komitmen Pembersihan Sektor Pajak
KPK mengimbau seluruh jajaran instansi perpajakan untuk menjaga integritas dan menutup rapat celah praktik suap dalam pelayanan publik. Masyarakat serta para pelaku usaha diminta untuk tidak memberi imbalan atau suap dalam bentuk apa pun kepada petugas pajak.
Sinergi antara KPK dan Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk membenahi sistem pengawasan internal di direktorat jenderal perpajakan. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pajak menjadi kunci utama menekan potensi interaksi langsung yang rawan penyimpangan.
KPK memastikan proses hukum perkara ini akan berjalan secara transparan dan akuntabel hingga meja hijau. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
Penyitaan emas 13 kg dan uang Rp100 juta dalam kasus korupsi KPP Banjarmasin menjadi bukti nyata keseriusan KPK dalam menindak penyelewengan di sektor penerimaan negara. Langkah perampasan aset ini diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal. Ketegasan penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat perpajakan untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas negara.
