Harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional Kota Medan kembali menjadi perhatian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga minyak goreng curah dijual hingga Rp21 ribu per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah. 

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional yang relatif melimpah. KPPU menilai lonjakan harga berpotensi dipengaruhi persoalan rantai distribusi dan tata niaga yang belum berjalan efisien.

Temuan itu muncul setelah pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara. Selain Medan, harga tinggi juga ditemukan di beberapa daerah lain di Sumut. Situasi tersebut memicu kekhawatiran karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

KPPU meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan distribusi agar tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan pasokan berjalan lancar hingga ke tingkat pedagang eceran.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menegaskan stok CPO domestik masih mencukupi. Karena itu, kenaikan harga minyak goreng dinilai sebagai anomali yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Satgas pangan dan kementerian terkait juga diminta aktif melakukan pengecekan di lapangan.

Kenaikan harga minyak goreng curah turut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada biaya rumah tangga dan usaha kecil. Pedagang makanan hingga pelaku UMKM disebut mulai merasakan tekanan akibat harga bahan baku yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

KPPU menyatakan akan terus memantau perkembangan harga serta mendalami kemungkinan adanya hambatan distribusi maupun praktik usaha yang mengganggu persaingan sehat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar harga minyak goreng kembali stabil dan terjangkau masyarakat.

SEO Meta Description:
KPPU menyoroti harga minyak goreng curah di Medan yang mencapai Rp21 ribu per kilogram. Distribusi dan pengawasan tata niaga jadi sorotan.