Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai membocorkan sejumlah poin revisi aturan e-commerce yang tengah disiapkan untuk memperbaiki ekosistem perdagangan digital nasional. Revisi tersebut dilakukan di tengah meningkatnya keluhan pelaku usaha terkait biaya layanan dan persaingan di platform digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perubahan aturan bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi pelaku UMKM dan konsumen. Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah transparansi biaya layanan di marketplace.

Selain biaya admin, revisi aturan juga menyentuh pengawasan promosi, mekanisme diskon, hingga pengaturan hubungan antara platform dan penjual. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha kecil tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak platform digital.

Kementerian Perdagangan menyebut pembahasan regulasi masih berlangsung bersama kementerian terkait, asosiasi, dan pelaku industri e-commerce. Pemerintah menargetkan revisi aturan dapat segera rampung agar ekosistem perdagangan digital menjadi lebih seimbang. 

Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan biaya layanan marketplace menjadi sorotan para penjual online. Banyak pelaku UMKM mengaku margin usaha mereka semakin tertekan akibat bertambahnya potongan biaya admin, iklan, dan ongkos layanan lainnya.

Pengamat ekonomi digital menilai regulasi baru perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan bisnis platform digital. Terlalu banyak pembatasan dikhawatirkan dapat menghambat inovasi industri e-commerce yang sedang tumbuh pesat.

Meski demikian, pemerintah menegaskan revisi aturan bukan untuk membatasi perkembangan bisnis digital, melainkan menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.

Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan industri digital nasional.