Komisi di DPR meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi turun tangan mengusut dugaan kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan publik.

DPR menilai penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus dilakukan secara serius dan transparan agar memberikan rasa aman bagi mahasiswa maupun civitas akademika. Pemerintah diminta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

Kasus dugaan pelecehan di perguruan tinggi kembali memunculkan perhatian terhadap sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Sejumlah pihak menilai mekanisme pelaporan dan perlindungan korban masih perlu diperkuat.

Kemendiktisaintek didorong untuk melakukan investigasi menyeluruh bersama pihak kampus dan aparat terkait. DPR juga meminta adanya evaluasi terhadap implementasi aturan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Pengamat pendidikan menilai kasus semacam ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan apabila tidak ditangani secara terbuka dan profesional. Transparansi proses penanganan disebut menjadi faktor penting.

Sementara itu, pihak kampus menyatakan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kampus juga disebut siap bekerja sama dengan kementerian apabila diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini menambah daftar dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang mendapat perhatian nasional dalam beberapa tahun terakhir.