Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meski mengaku kerap merasa “pilu” menerima kritik keras dari partai tersebut. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai posisi PDIP yang berada di luar koalisi pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurut dia, pemerintah tetap membutuhkan pengawasan dan kritik dari partai oposisi agar kebijakan negara berjalan lebih seimbang dan akuntabel.

“Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP kadang-kadang kritiknya keras banget,” ujar Prabowo di hadapan Ketua DPR RI Puan Maharani dan anggota dewan lainnya.

Meski demikian, Prabowo tetap memuji sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menyebut keberadaan oposisi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Presiden bahkan mengaku lebih menyukai konsep gotong royong dalam pemerintahan, namun tetap menyadari pentingnya kontrol politik dari luar kekuasaan.

Prabowo mengatakan hanya PDIP yang saat ini tidak bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah di DPR RI. Karena itu, ia menganggap kritik dari partai berlambang banteng tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap demokrasi nasional.

Pernyataan Presiden tersebut langsung menjadi sorotan publik dan ramai dibahas di media sosial. Banyak pihak menilai hubungan Prabowo dan PDIP tetap menunjukkan dinamika politik yang unik meski kedua kubu sempat menjadi rival dalam beberapa kontestasi politik nasional sebelumnya.

Dalam beberapa kesempatan terakhir, hubungan antara pemerintah dan PDIP memang terlihat lebih cair. Ketua DPR Puan Maharani beberapa kali hadir dalam agenda kenegaraan bersama Prabowo, termasuk dalam rapat paripurna DPR terkait arah kebijakan ekonomi nasional.

Pidato Prabowo itu juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah tetap membuka ruang komunikasi politik dengan seluruh kekuatan politik di parlemen, termasuk partai yang berada di luar kabinet.