Pemerintah mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) serta listrik telah mencapai Rp153,1 triliun hingga April 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global dan gejolak ekonomi internasional. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi energi terdiri dari subsidi BBM, LPG, listrik, hingga kompensasi yang diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN. Menurutnya, belanja tersebut merupakan konsekuensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak langsung mengikuti lonjakan harga pasar internasional. 

Dari total Rp153,1 triliun tersebut, realisasi subsidi energi tercatat mencapai sekitar Rp67,8 triliun, sedangkan kompensasi energi mencapai Rp85,3 triliun. Pemerintah menilai kebijakan subsidi dan kompensasi masih diperlukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta melindungi kelompok masyarakat rentan. 

Purbaya mengatakan tekanan terhadap subsidi energi tahun ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal negara masih aman dan terkendali.

Pemerintah juga menegaskan subsidi energi akan terus diarahkan agar lebih tepat sasaran. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memperkuat sistem digitalisasi distribusi BBM subsidi dan penyaluran listrik bersubsidi guna mengurangi potensi kebocoran anggaran negara. 

Selain subsidi energi, APBN juga digunakan untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial dan stabilisasi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dari dampak tekanan ekonomi global. 

Pengeluaran subsidi energi menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara beberapa tahun terakhir. Pemerintah harus menanggung selisih harga energi domestik dengan harga pasar internasional agar tarif listrik dan harga BBM tertentu tetap terjangkau bagi masyarakat. 

Meski beban subsidi meningkat, pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional. Stabilitas harga energi juga disebut berkontribusi terhadap terkendalinya inflasi nasional di tengah tekanan harga global sepanjang 2026. 

Ke depan, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan subsidi energi dengan kesehatan fiskal negara melalui reformasi subsidi yang lebih efisien dan penguatan ketahanan energi nasional.