Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya sengaja meminta waktu untuk menyampaikan langsung pidato dalam rapat paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Menurutnya, kondisi geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat Presiden perlu hadir langsung menjelaskan arah kebijakan negara. 

Pidato tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5), yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Agenda tersebut juga menjadi momen pertama Prabowo menyampaikan langsung pembahasan awal RAPBN di hadapan anggota DPR sejak menjabat Presiden RI. 

Dalam pembukaan pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR, MPR, serta DPD RI yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya sengaja hadir secara langsung untuk memaparkan kondisi ekonomi nasional serta arah pengelolaan fiskal negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks. 

“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan Saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo dalam pidatonya di ruang sidang DPR. Presiden menilai masyarakat dan parlemen perlu memperoleh penjelasan langsung mengenai strategi pemerintah menghadapi situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. 

Prabowo juga menyebut kondisi global saat ini dipenuhi tekanan geopolitik, konflik internasional, hingga gejolak ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, menurutnya, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjelaskan arah pengelolaan ekonomi dan keuangan negara secara terbuka di hadapan publik dan wakil rakyat. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai persoalan ekonomi nasional, termasuk penurunan kelas menengah dan meningkatnya angka kemiskinan meski pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahwa sistem ekonomi nasional perlu dibenahi agar hasil pertumbuhan dapat lebih dirasakan masyarakat luas.

Selain itu, Presiden juga menyinggung pentingnya kemandirian ekonomi nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam strategis seperti nikel, emas, hingga kelapa sawit. Ia bahkan meminta kabinetnya mulai merumuskan mekanisme agar harga komoditas strategis Indonesia tidak terus ditentukan pihak luar negeri. 

Rapat paripurna tersebut dihadiri 451 anggota DPR RI dan sejumlah pejabat tinggi negara. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut sidang kali ini menjadi sangat spesial karena dihadiri langsung Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasan awal RAPBN 2027. 

Kehadiran langsung Prabowo dalam pembahasan RAPBN dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global dan tantangan fiskal beberapa tahun ke depan.