Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang membahas kerja sama pertahanan hingga lobi terkait penggunaan lintas udara Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di sela forum pertahanan internasional dan menjadi bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara.

Sjafrie mengatakan salah satu topik yang dibahas adalah permintaan akses lintas udara atau overflight militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Menurut dia, pembicaraan dilakukan dalam konteks kerja sama keamanan kawasan dan jalur strategis internasional yang melintasi wilayah udara Indonesia.

“Amerika meminta dukungan penggunaan lintas udara Indonesia untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan operasi dan mobilitas mereka di kawasan,” ujar Sjafrie usai pertemuan tersebut. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tetap mengedepankan prinsip kedaulatan nasional dalam setiap keputusan terkait wilayah udara nasional.

Selain isu lintas udara, kedua menteri juga membahas peningkatan kerja sama pertahanan bilateral, termasuk latihan militer bersama, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga stabilitas keamanan Indo-Pasifik. Indonesia dan AS selama beberapa tahun terakhir memang memperkuat hubungan pertahanan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan.

Sjafrie menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak dalam rivalitas kekuatan global. Karena itu, setiap kerja sama pertahanan dengan negara mitra akan tetap disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik dan Laut China Selatan. Posisi strategis Indonesia sebagai jalur pelayaran dan penerbangan internasional dinilai memiliki arti penting bagi mobilitas militer maupun perdagangan global.

Pengamat pertahanan menilai pembahasan lintas udara menunjukkan pentingnya posisi geografis Indonesia dalam strategi keamanan kawasan. Namun, pemerintah juga diingatkan untuk berhati-hati agar kerja sama pertahanan tidak memunculkan persepsi keberpihakan terhadap blok tertentu di tengah persaingan global.

Kementerian Pertahanan menyatakan komunikasi dengan Amerika Serikat akan terus dilakukan dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Pemerintah juga memastikan setiap bentuk kerja sama pertahanan tetap mengacu pada hukum nasional dan kepentingan strategis Indonesia.