Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama PSI langsung memantik reaksi dari dua partai besar, PDIP dan Gerindra. Jokowi memulai rangkaian lawatannya dari Lampung dengan mengenakan setelan berlogo PSI, sementara agenda itu segera dibaca sebagian elite politik sebagai langkah konsolidasi menuju 2029.
Dari kubu PDIP, Guntur Romli menilai pergerakan Jokowi bukan sekadar silaturahmi politik, melainkan kampanye untuk pemenangan anak-anaknya. Menurut dia, safari tersebut berkaitan dengan peluang politik Gibran Rakabuming Raka dan upaya meloloskan PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep. PDIP bahkan menyebut manuver itu sebagai bagian dari agenda politik jangka panjang menuju Pemilu 2029.
Pernyataan itu muncul setelah Jokowi diketahui memulai lawatan politik dari Lampung dan berinteraksi dengan kader PSI di daerah. Dalam pemberitaan detik, Jokowi juga menyebut kehadirannya untuk memberi motivasi kepada PSI agar struktur partai segera lengkap dan bisa tumbuh menjadi mesin politik yang lebih kuat. Ia disebut didampingi Kaesang Pangarep dalam agenda tersebut.
Gerindra memilih merespons dengan nada lebih lunak. Wakil Ketua Umum Gerindra Prasetyo Hadi menyampaikan selamat kepada Jokowi karena dinilai sudah pulih dari kondisi kesehatannya. Ia juga menilai tidak ada masalah jika mantan presiden itu kembali turun ke daerah sebagai tokoh bangsa dan negarawan. Respons ini menunjukkan bahwa safari politik Jokowi tidak dibaca seragam oleh partai-partai di lingkar kekuasaan.
Di Lampung, agenda Jokowi bahkan berlanjut dengan pemberian gelar adat Baginda Pemuka Bangsa oleh warga Lampung Pepadun. Prosesi itu menambah sorotan terhadap safari politiknya karena dilakukan di tengah perhatian publik pada relasi Jokowi dengan PSI serta pembacaan ulang peta dukungan politik menjelang 2029.
Perkembangan ini membuat safari politik Jokowi menjadi lebih dari sekadar kunjungan biasa. Di satu sisi, PSI mendapat panggung untuk mengonsolidasikan mesin partai. Di sisi lain, reaksi PDIP dan Gerindra memperlihatkan bahwa langkah Jokowi masih sangat diperhitungkan dalam peta politik nasional, baik sebagai simbol pengaruh maupun sebagai variabel penting dalam arah koalisi ke depan.
