Pemerintah Irak mengancam akan mempertimbangkan keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) apabila permintaannya untuk menaikkan kuota produksi minyak tidak diakomodasi. Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi negara itu akibat terganggunya ekspor minyak serta meningkatnya kebutuhan pendapatan negara.
Menurut sejumlah pejabat senior Irak, pemerintah menginginkan kuota produksi yang lebih besar karena kapasitas produksi nasional dinilai jauh lebih tinggi dibanding batas yang saat ini ditetapkan OPEC. Baghdad berpendapat peningkatan produksi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal setelah pendapatan minyak tertekan dalam beberapa bulan terakhir.
Ancaman tersebut menjadi perhatian karena Irak merupakan salah satu negara pendiri OPEC sekaligus produsen minyak terbesar kedua di dalam organisasi setelah Arab Saudi. Apabila benar-benar keluar, langkah itu berpotensi menjadi pukulan besar bagi persatuan OPEC yang sebelumnya juga kehilangan Uni Emirat Arab dari keanggotaannya.
Meski demikian, Kementerian Perminyakan Irak menegaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan keluar dari OPEC belum mencerminkan keputusan resmi pemerintah. Otoritas setempat menyatakan fokus utama saat ini tetap mendorong negosiasi agar kuota produksi dapat disesuaikan dengan kapasitas riil dan kebutuhan ekonomi nasional.
Saat ini, kuota produksi Irak untuk Juli berada di kisaran 4,378 juta barel per hari. Namun, produksi aktual dilaporkan jauh lebih rendah akibat gangguan ekspor minyak yang dipicu konflik di kawasan dan hambatan distribusi melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, pemerintah Irak menargetkan kapasitas produksi dapat meningkat hingga sekitar 7 juta barel per hari dalam beberapa tahun mendatang.
Perselisihan mengenai kuota produksi muncul ketika OPEC+ tengah melakukan evaluasi kapasitas produksi seluruh anggotanya sebagai dasar penetapan kuota baru untuk 2027. Irak berharap proses tersebut menghasilkan porsi produksi yang lebih besar sehingga negara itu memiliki ruang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi di sektor migas.
Analis menilai keluarnya Irak dari OPEC akan membawa konsekuensi besar terhadap pasar energi global. Sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia, keputusan tersebut berpotensi melemahkan kemampuan OPEC mengendalikan pasokan minyak internasional sekaligus meningkatkan volatilitas harga energi. Perkembangan ini juga dinilai dapat memengaruhi strategi negara-negara produsen lain dalam menentukan kebijakan produksi mereka.
Meski wacana tersebut memicu perhatian pasar, proses negosiasi diperkirakan masih akan berlangsung. Pemerintah Irak menegaskan tetap mengutamakan dialog dengan OPEC sambil memperjuangkan kenaikan kuota produksi yang dinilai lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonominya.
