Kasus dugaan child grooming di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Pamulang, Tangerang Selatan, menjadi sorotan publik setelah sejumlah unggahan di media sosial viral dalam beberapa hari terakhir. Pihak sekolah kini menonaktifkan sementara kepala sekolah yang diduga terlibat sambil menunggu proses investigasi selesai.

Informasi yang beredar menyebut dugaan manipulasi psikologis dilakukan terhadap siswi di lingkungan sekolah. Korban disebut merupakan pelajar yang dinilai rentan secara emosional, termasuk siswi yang kurang mendapatkan perhatian keluarga. Dugaan tindakan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan lingkungan pendidikan dan perlindungan terhadap anak.

Pihak yayasan sekolah menyatakan telah membentuk tim internal untuk menelusuri fakta-fakta yang berkembang. Langkah penonaktifan dilakukan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus memastikan aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal bagi seluruh siswa.

Komnas Perempuan turut menyoroti kasus tersebut dan menilai dugaan child grooming dapat masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual apabila terbukti terdapat penyalahgunaan relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik. Lembaga itu menegaskan praktik manipulasi emosional terhadap anak merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang perlu ditangani serius.

Dalam penjelasannya, pola child grooming umumnya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan emosional, pemberian perhatian berlebihan, hingga membangun ketergantungan psikologis terhadap korban. Situasi tersebut dinilai berbahaya karena dapat memengaruhi kondisi mental dan rasa aman anak dalam jangka panjang.

Sementara itu, pihak sekolah mengaku telah berkoordinasi dengan yayasan dan pihak terkait guna menentukan langkah lanjutan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekolah juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi melindungi privasi siswa dan menjaga proses investigasi tetap kondusif. 

Kasus ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan di lingkungan pendidikan, termasuk perlindungan siswa dari segala bentuk kekerasan psikologis maupun seksual yang melibatkan relasi kuasa di sekolah.