JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyegel dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat setelah inspeksi mendadak menemukan kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan pangan. Sidak yang dilakukan Selasa (12/5/2026) pagi di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan mengungkap serangkaian pelanggaran yang mengancam keselamatan konsumen, khususnya anak-anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung menemukan lantai dapur kotor, keberadaan belatung, suhu ruangan yang terlalu panas, serta pemisahan area yang tidak sesuai protokol. Area kering, basah, dan gudang penyimpanan masih bercampur tanpa batasan yang jelas. Selain itu, peralatan pallet dan fasilitas pencucian dinilai tidak layak digunakan.

“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” tegas Dudung dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden. Ia telah berkoordinasi dengan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk menyarankan penangguhan operasional dapur yang bermasalah.

Program MBG merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia guna menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dudung menekankan bahwa pelaksanaannya tidak boleh sekadar mengejar target kuantitas, melainkan harus menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan.

“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan benar dan tidak boleh dijadikan ladang bisnis semata.

Dudung meminta masyarakat, termasuk perangkat wilayah hingga tingkat RT, ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Kelalaian terhadap standar kesehatan, menurutnya, dapat berakibat fatal seperti keracunan massal. “Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban,” katanya.

KSP berencana mengaudit seluruh SPPG secara nasional dengan klasifikasi layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak beroperasi. Sidak diam-diam juga akan dilakukan ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program berjalan cepat, aman, dan akuntabel.