Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang akan menjadi kawasan keuangan khusus dengan berbagai fasilitas dan insentif, termasuk perlakuan perpajakan yang berbeda dibanding wilayah lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus menarik arus investasi global ke Indonesia.
Rencana tersebut telah dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam beleid tersebut, pemerintah diberi kewenangan membentuk satu atau lebih kawasan yang berfungsi sebagai pusat keuangan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperdalam pasar keuangan domestik.
Berbeda dengan kawasan ekonomi pada umumnya, pusat keuangan internasional ini dirancang memiliki karakteristik khusus. Kawasan tersebut akan memiliki kemandirian dalam aspek keuangan dan administrasi serta menerapkan sejumlah standar hukum dan tata kelola yang disesuaikan dengan praktik internasional. Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan pusat aktivitas keuangan regional.
Salah satu daya tarik utama yang disiapkan adalah pemberian perlakuan perpajakan khusus. Pemerintah membuka peluang pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut. Selain insentif pajak, kawasan ini juga berpotensi memperoleh fasilitas khusus lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan.
Pusat Finansial Internasional Indonesia nantinya akan dikelola oleh sebuah dewan khusus yang bertanggung jawab mengatur arah pengembangan kawasan tersebut. Pemerintah menilai keberadaan lembaga pengelola khusus diperlukan agar kawasan dapat bergerak lebih fleksibel dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dengan pusat keuangan global lainnya seperti Singapura, Hong Kong, maupun Dubai.
Pembentukan pusat keuangan internasional juga dikaitkan dengan rencana pemerintah menarik lebih banyak dana investasi global, termasuk pengembangan skema family office, pengelolaan aset internasional, layanan keuangan lintas negara, hingga aktivitas pasar modal dan perbankan internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi sektor riil, tetapi juga pusat aktivitas jasa keuangan global.
Meski konsep dasarnya telah masuk dalam undang-undang, pemerintah masih harus menyusun aturan khusus yang mengatur detail penyelenggaraan kawasan tersebut. Regulasi lanjutan itu akan menentukan lokasi, model pengelolaan, jenis fasilitas yang diberikan, hingga mekanisme pengawasan terhadap aktivitas keuangan di dalamnya.
Pemerintah optimistis kehadiran pusat keuangan internasional dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Selain meningkatkan daya saing sektor keuangan, proyek ini juga diharapkan membuka sumber pendanaan baru bagi pembangunan nasional serta memperluas kontribusi industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
