Israel dan Lebanon menandatangani kerangka kesepakatan di Washington pada Jumat, 26 Juni 2026, dalam langkah awal yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai pintu menuju perdamaian setelah berbulan-bulan konflik dengan Hizbullah. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad di hadapan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Meski disebut sebagai terobosan diplomatik, kesepakatan itu langsung memunculkan penolakan keras dari Hizbullah.
Pemerintah Amerika Serikat menyebut kerangka tersebut sebagai mekanisme untuk mengurangi ketegangan di perbatasan utara Israel dan memulihkan kedaulatan Lebanon. Dalam penjelasan resminya, Washington mengatakan kesepakatan itu mencakup proses pelucutan senjata Hizbullah dan pembongkaran infrastrukturnya. AS juga akan memfasilitasi pembentukan Military Coordination Group for Lebanon untuk mengawal penerapan perjanjian, sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar AS.
Namun, perjanjian ini tidak melibatkan Hizbullah sebagai pihak penandatangan. Sikap itu membuat kelompok tersebut kembali berada di luar meja perundingan dan memicu reaksi keras dari salah satu pejabatnya di Lebanon, yang memperingatkan potensi perang saudara jika pemerintah memaksa menjalankan isi kesepakatan. Penolakan ini memperlihatkan bahwa jalan menuju stabilitas di Lebanon masih jauh dari kata mudah, terutama karena Hizbullah tetap menjadi aktor bersenjata paling berpengaruh di negara itu.
Di sisi Israel, kantor perdana menteri menyatakan negaranya akan mempertahankan zona keamanan di dalam garis Yellow Line sampai Hizbullah dan kelompok lain dilucuti. Israel juga menyebut akan terus menyingkirkan ancaman di kawasan itu. The National melaporkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup pilot project di dua area dekat garis kuning, yang akan menjadi uji coba pembongkaran kekuatan Hizbullah dan penyerahan wilayah ke kendali tentara Lebanon.
Secara politik, kesepakatan ini baru menandai tahap awal, bukan akhir konflik. Rubio menyebutnya sebagai langkah pertama yang penting, sementara pihak-pihak yang terlibat masih harus mengisi detail implementasi, mulai dari urusan penarikan pasukan, pengawasan lapangan, hingga pembagian kontrol wilayah. Dengan penolakan Hizbullah dan ancaman instabilitas internal di Lebanon, efektivitas perjanjian tersebut kini bergantung pada sejauh mana semua pihak mau menjalankan komitmen yang sudah ditandatangani di Washington.
