Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai penasihat khusus dinilai sebagai langkah memperkuat keterlibatan kelompok pekerja dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Said Iqbal selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tokoh paling vokal dalam memperjuangkan hak-hak buruh, mulai dari isu upah minimum, jaminan sosial, hingga perlindungan pesangon.
Pemerintah melihat pengalaman panjang Said dalam dunia ketenagakerjaan sebagai modal penting untuk menjembatani komunikasi antara negara dan kelompok pekerja. Kehadirannya di lingkar pemerintahan diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah juga tengah menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah transformasi industri dan perkembangan teknologi. Masukan dari kalangan serikat pekerja dinilai dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan.
Pengamat hubungan industrial menilai langkah tersebut memiliki nilai simbolis dan strategis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, tokoh buruh mendapatkan posisi yang relatif dekat dengan pusat pengambilan keputusan nasional.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa tantangan sebenarnya terletak pada implementasi kebijakan. Aspirasi pekerja perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengurangi daya saing investasi.
Said Iqbal sendiri menegaskan bahwa perannya sebagai penasihat presiden tidak akan mengubah komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Ia menyebut posisi tersebut justru membuka ruang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi buruh secara langsung kepada pemerintah.
Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan strategis nasional.
