Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan investor asal Swiss yang disebut masih mengalami kesulitan untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia. Purbaya menegaskan pemerintah siap turun tangan membereskan berbagai hambatan investasi yang mengganggu kepercayaan pelaku usaha asing.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder. Dalam pertemuan dengan pemerintah, Zehnder menyebut sejumlah investor Swiss masih bingung terhadap mekanisme dan proses investasi di Indonesia meskipun kerja sama dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) telah berjalan. 

Menanggapi hal itu, Purbaya meminta investor asing tidak ragu melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama proses investasi berlangsung. Ia memastikan pemerintah akan berupaya mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi maupun regulasi yang dinilai menghambat masuknya modal asing ke Indonesia. 

Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan kanal debottlenecking sebagai jalur pengaduan bagi pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin mengetahui langsung persoalan di lapangan agar regulasi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan dunia usaha dan kondisi investasi terkini. 

Pemerintah juga terus berupaya menjaga iklim investasi tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam beberapa kesempatan, Purbaya menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat dan mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal dibanding sejumlah negara lain.

Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah kini fokus meningkatkan kepercayaan investor melalui percepatan layanan, penyederhanaan aturan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk menarik arus investasi baru sekaligus memperkuat ekspansi industri nasional dalam beberapa tahun mendatang. 

Masuknya investasi asing menjadi salah satu faktor yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Karena itu, pemerintah menilai penyelesaian hambatan investasi harus dilakukan secara cepat dan terukur agar peluang investasi tidak berpindah ke negara lain.