PT SAI dan JAI Batal Relokasi Penuh ke Vietnam, Penasihat Presiden Turun Tangan

Ilustrasi. Foto: PT SAI dan JAI Batal Relokasi Penuh ke Vietnam, Penasihat Presiden Turun Tangan

Rencana relokasi sebagian produksi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang, PT SAI dan PT JAI, ke Vietnam akhirnya ditunda setelah mendapat perhatian langsung dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal. Langkah tersebut diambil menyusul kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berdampak pada ribuan pekerja di Jawa Timur.

Said Iqbal menjelaskan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto serta jajaran kementerian terkait untuk mencari solusi atas rencana relokasi tersebut. Hasil koordinasi itu menghasilkan kesepakatan bahwa PT SAI dan PT JAI yang berada di bawah Yazaki Group tidak akan memindahkan seluruh kegiatan produksinya ke Vietnam. Menurutnya, hanya sebagian lini produksi tertentu yang berpotensi dialihkan, sementara operasional utama di Indonesia tetap dipertahankan sehingga ancaman PHK massal dapat diminimalkan.

Sebelumnya, isu relokasi kedua perusahaan sempat memicu kekhawatiran di kalangan pekerja dan pelaku industri. PT JAI yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian penting dari rantai pasok industri otomotif global dengan orientasi ekspor. Kekhawatiran muncul karena relokasi dinilai berpotensi mengurangi kapasitas produksi di Indonesia sekaligus memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sebelumnya telah melakukan penelusuran langsung terhadap informasi yang beredar. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, pemerintah menyatakan kedua perusahaan masih menjalankan kegiatan produksi secara normal dan belum memiliki rencana resmi untuk memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam. Perusahaan juga disebut memastikan tidak ada kebijakan pengurangan tenaga kerja maupun PHK di fasilitas produksi yang berada di Indonesia.

Said Iqbal menilai penyelesaian persoalan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja dalam menjaga iklim investasi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perusahaan tetap memperoleh kepastian usaha tanpa mengorbankan kepentingan tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa relokasi industri menjadi salah satu faktor yang dapat memicu meningkatnya gelombang PHK apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan industri manufaktur nasional, khususnya sektor otomotif yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Langkah mitigasi juga akan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan investasi, memperkuat daya saing industri, serta memastikan aktivitas produksi tetap berjalan di dalam negeri sehingga stabilitas lapangan kerja dapat terjaga.

Komdigi Gandeng Kampus Bangun AI Talent Factory, Cetak SDM Unggul Bidang Kecerdasan Buatan Previous post Komdigi Gandeng Kampus Bangun AI Talent Factory, Cetak SDM Unggul Bidang Kecerdasan Buatan